Latest News

suloh.or.id - Ketika kesetaraan gender dalam dunia kerja makin sering didengungkan, dari kesempatan kerja, profesi, gaji, tunjangan sampai kesempatan bagi kaum perempuan untuk duduk sebagai wakil rakyat di parlemen atau kursi pemerintahan, maka pada saat ini kita banyak menemukan kenyataan di sektor pertanian di hampir seluruh daerah Aceh, perempuan terlibat secara aktif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan keluarga dari bidang pertanian.

Dapat dipastikan pula petani perempuan Aceh melakukan peran ganda yang bukan saja mengurus sawah akan tetapi termasuk mengurus keluarga dengan segala tetek bengek urusan domestik yang terdapat di dalamnya.

Terjunnya petani perempuan Aceh ke sawah bukanlah sebuah persoalan tuntutan profesi dalam rangka mengembangkan kompetensi misalnya, atau boro-boro untuk peningkatan karir dan keahlian. Apalagi berharap penyetaraan gender, jauh panggang dari api. Tetapi, lebih pada keadaan tidak adanya variasi pilihan dalam dunia kerja bagi perempuan Aceh. Keadaanlah yang dituding membawa kebanyakan perempuan Aceh beramai-ramai harus bergumul dengan lumpur dan terik matahari mengolah sawah. Di daerah Aceh Besar misalnya, terlihat sejumlah perempuan terlibat dalam prosesi menanam, memelihara sampai memanen, tidak termasuk membajak. Meski terkadang dalam prosesi membajak ini kemungkinan perempuan terlibat secara aktif bukannya tidak ada.

Terjunnya perempuan Aceh ke dunia “persawahan” ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya pendapatan. Pendapatan petani yang tidak seberapa besar dan peningkatan harga kebutuhan menyebabkan para lelaki Aceh sebagai kepala keluarga mencari alternatif usaha lain, untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak bagi keluarganya.

Tentu saja akibatnya lahan yang dimiliki ditinggalkan dan menjadi tanggung jawab sang istri. Bahkan saat terjadinya konflik kemungkinan tidak kembalinya sang suami terkait situasi dan kondisi yang rawan, menyebabkan sang istri menjadi kepala keluarga. Sehingga peran perempuan Aceh menjadi rangkap, selain mengolah lahannya tuntutan lain yaitu pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya.

Di samping terjunnya perempuan Aceh ke “persawahan” karena faktor tuntutan ekonomi, situasi keamanan dan politik yang tidak memungkinkan bagi lelaki Aceh terjun ke sawah, ada pula semacam konvensi yang tidak tertulis yang menjadi kebiasaan petani Aceh, di mana pada waktu yang bersamaan, saat perempuan aktif di sawah maka para suami berada di warung-warung kopi, melakukan berbagai “diskusi” dan aktivitas rehat lainnya. Tugas kebanyakan lelaki Aceh terlibat pada “sekedar” proses pengolahan tanah berupa membajak karena dianggap sebagai pekerjaan yang sulit bagi perempuan. Untuk selanjutnya pembibitan, menanam, memelihara dan memanen dilimpahkan kepada perempuan. Tentu saja keterlibatan perempuan secara penuh berada di sawah.

Memposisikan Petani Perempuan Aceh

Pascapilkada Aceh, peran besar kaum perempuan Aceh sebagai petani seharusnya menjadi sorotan. Upaya yang dilakukannya menjadi solusi untuk mempermudah kaum perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Kenyataannya tidak demikian, banyak kebijakan yang diambil cukup merugikan petani perempuan.

Pembagian tugas yang tidak berimbang, peran ganda yang dimainkan, upah yang rendah, skill yang tidak memadai telah menjadi lilitan yang tak berujung memenjarakan petani perempuan dalam situasi yang stagnan. Betapa tidak, ketika semakin terbukanya Aceh dengan dunia luar seharusnya petani perempuan Aceh mendapatkan kesempatan untuk memahami hak-hak, serta mengembangkan pengetahuannya terhadap profesi yang digelutinya. Tidak heran osteoporosis pada petani perempuan Aceh menunjukkan angka yang mengenaskan, karena terlalu lama dalam posisi membungkuk dengan menggunakan sistem tradisonal bercocok tanam. Hal ini diperparah kondisi cuaca yang secara langsung berhadapan dengan mereka. Juga gizi yang buruk telah menyebabkan petani perempuan Aceh harus behadapan dengan buramnya kesehatan mereka di hari tua.

Tentu saja ini bukan perkara yang mudah untuk keluar dari kerangkeng permasalahan yang memenjarakan petani perempuan Aceh. Harus ada kesadaran kolektif yang diciptakan agar terjadinya pembagian peran, keadilan teknologi tepat guna diharapkan berdampak positif bagi meningkatnya pendapatan keluarga petani.

Pendekatan Wawasan, Skill dan Teknologi.

Persoalan yang dihadapi oleh petani perempuan Aceh makin majemuk. Wajar saja berharap adanya perubahan kepada pemerintah yang terpilih pascapilkada Aceh yang lalu. Apalagi ketika buncahan harapan ini setelah melalui keletihan menghadapi konflik dan bencana tsunami yang menghantarkan petani perempuan Aceh pada titik nadir yang mengenaskan. Pemberdayaan perempuan melalui wawasan dan pengetahuan mereka ketika memilih terjun sebagai petani harusnya berdasarkan pilihan profesi. Bukan karena keadaan atau kungkungan konvensi yang dibungkus dalam kemasan budaya yang tidak memihak kepentingan perempuan, harusnya disadari oleh perempuan Aceh yang memutuskan untuk terjun ke dunia “persawahan”.

Selanjutnya berbagai mesin pertanian harus pula diciptakan dengan mengacu pada keberpihakan pada perempuan, sehingga membantu para petani perempuan untuk mengerjakan tugasnya menjadi lebih mudah. Memang kenyataannya inovasi mesin pertanian belum memperhatikan kaum perempuan. Traktor tangan misalnya merupakan desain mesin yang ditujukan untuk kaum laki-laki, karakteristiknya yang sulit digunakan dan tergolong mesin berat yang cocok untuk petani laki-laki. Mesin-mesin pertanian yang lain juga memiliki karakter berat, yang tidak sesuai dengan kaum perempuan. Padahal, kenyataannya peran serta perempuan dalam bidang pertanian kini tidak hanya kegiatan pemeliharaan, tetapi pengolahan lahan sampai panen. Lalu mana untuk petani perempuan?

Pemecahan masalah itu perlu dilakukan dengan baik, pihak pemerintah, NGO dan instansi yang lain perlu terlibat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal dengan agunan rendah atau tanpa agunan kepada para petani miskin, tanpa membeda-bedakan si peminjam baik perempuan atau laki-laki.

Mudah-mudahan petani perempuan Aceh mencintai profesinya sebagai pilihan sadar untuk kiprah yang dihargai semua pihak. Setidaknya keterdesakan kondisi ekonomi sebagai alasan menjadi bukan faktor yang sangat dominan dalam menggeluti profesi sebagai petani. Saatnya pertani perempuan Aceh diperhatikan, difasilitasi dan diberikan ruang karya. Dan itu menjadi tugas kita semua.
Ditulis Oleh Alfi Rahman