Latest News

Oleh Aliamin

Dalam realitas politik, Pemilu 2009 Indonesia kembali menciptakan sejarah. Dimulai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada pertengahan Desember 2006 yang lalu, pemerintahan Aceh telah memiliki seorang kepala daerah yang berasal dari kelompok independen. Irwandi dan Muhammad Nazar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pertama yang berasal dari nonpartai. Sedangkan pada awal April 2009, Indonesia telah melaksanakan pemilu dengan dua sistem partai politik, yakni nasional dan lokal.

Ada enam partai lokal yang bertarung pada pemilu kali ini. Partai Aceh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Rakyat Aceh, Partai Daulat Aceh, dan Partai Bersatu Aceh. Ini merupakan realisasi dari MoU antara kelompok GAM dan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Hasil akhir perhitungan sementara suara pemilih, pada 20 April lalu, Partai Aceh telah memperoleh suara 47,19% di DPRA dan rata-rata (sementara) lebih dari 50% suara untuk perolehan kursi di 23 Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan pilkada dan pemilu kali ini, Aceh telah memperoleh legalitas politik yang berasal dari konsumsi lokal. Gubernur dan Wakil Gubernur berasal dari kelompok lokal independen dan anggota legislatif di DPRA dan DPRK yang dihasilkan dari partai politik lokal. Dalam bidang politik, hanya NAD yang kekuasaan eksekutif dan legislatifnya dikuasai oleh kelompok lokal. Perolehan dari hasil politik ini diharapkan agar pejabat politik lokal dapat menghasilkan keputusan ekonomi demi kebutuhan lokal yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Aceh.

Ekonomik dan Politik

Secara teoretis, antara politik dan ekonomi sama sekali tidak berhubungan. Masing-masing berdiri sendiri. Dalam kajian literatur, Paul Sumuelson (seorang Bapak Ekonomi) mengemukakan arti ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang-orang atau masyarakat memilih menggunakan sumber-sumber produktif yang langka dan mempunyai pengguna alternatif untuk memproduksi berbagai komoditas dan mendistribusikan untuk konsumsi masa sekarang maupun di masa yang akan datang di antara berbagai individu maupun kelompok-kelompok di dalam masyarakat (Wijaya, 1991, Sukirno, 2008). Sedangkan politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertan ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik (Wikipedia, 2008).

Sehingga timbul pertanyaan mengapa individu maupun kelompok keliru dalam mengambil keputusan politik akan berdampak pada ekonomi. Sebab, pertama politik setelah menggapai kekuasaan menggunakan variabel ekonomik untuk melaksanakan fungsinya. Seperti diketahui dalam pemerintahan, DPRA dan Kepala Daerah yang menjalan tugas pokok dan fungsinya menggunakan anggaran sebagai realisasi politik. DPRA bersama dengan Gubernur, misalnya, mempunyai fungsi untuk: (a) Membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) (b) Menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA sebagai bagian dari APBA dengan menggunakan standar harga yang disepakati (c) Menggunakan Anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaku ekonomi selalu mengamati perilaku politik dalam rangka mengamankan sumber daya ekonomi yang ditanamkannya. Pasar saham adalah salah satu contoh bagaimana pelaku ekonomi sangat sensitif dengan politik. Mereka sangat bereaksi apabila politik berubah tidak sesuai dengan prediksi mereka. Investor, misalnya, telah mengkonversi dananya dalam bentuk surat berharga (saham) di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) akan cepat bereaksi apabila keputusan politik tidak menguntungkan mereka.

Dalam konstelasi lokal, seperti pada pemilu awal April kemarin, bagaimana hubungannya politik dan ekonomik. Peserta pemilu, baik nasional maupun lokal, telah menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai kekuasaan (legislatif). Ada sebuah hukum ekonomi bahwa apabila pengeluaran individu maupun kelompok akan menjadi pendapatan individu atau kelompok lain.

Menurut teori ekonomi mikro, baik klasik maupun Keynes, ada dua aliran benda dan pendapatan, yaitu antara rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja, modal, dan keahlian kepada perusahaan. Perusahaan memberikan gaji dan upah, bunga, dan laba kepada rumah tangga. Kemudian, rumah tangga mengeluarkan pendapatan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh dan menjadi pendapatan perusahaan.
Prinsip yang sama berlaku pula untuk kajian teori ekonomi makro (publik). Setiap pengeluaran pemerintah, seperti realisasi APBA, merupakan pendapatan bagi masyarakat.
Masyarakat membeli kebutuhan yang dihasilkan perusahaan, perusahaan membayar pajak kepada daerah atau negara sambil juga membeli kebutuhan produksi ke berbagai perusahaan atau individu dalam masyarakat.

Aktifitas politik dan ekonomi sama seperti perilaku antar kelompok pelaku ekonomi di atas. Untuk mencapai kekuasannya, setiap partai politik tentu menggunakan variabel ekonomi, dengan cost tinggi, sebagai alat untuk tujuan perolehan kursi di legislatif. Aktifitas ekonomi berjalan sampai mencapai efek ganda yang berlipat-lipat (multiplier effect).

Seperti diketahui, setiap individu calon legislatif (caleg) memerlukan dana untuk kepentingan kampanye. Ada berbagai sumber yang diambil untuk kebutuhan kampanye tersebut, di antaranya yang berasal dari tabungan sendiri, penjualan harta tetap, atau meminjam (dari bank atau nonbank). Sumber dana ini dilakukan untuk membeli peralatan kampanye, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Alat kampanye fisik dibeli dalam bentuk spanduk, baliho, dan cetak mecetak lainnya. Alat kampanye nonfisik dapat berbentuk iklan elektronik (tv dan radio), penyuluhan, atau tampilan style individu untuk menarik massa. Untuk merealisasikannya tentu ditambah variabel ongkos yang juga menjadi pendapatan bagi kelompok pekerja.

Aktivitas politik di atas tentu dilakukan pada tahap idealis. Dalam kenyataan, tidak jarang peserta pemilu selalu menggunakan aspek illegal dalam menggaet kursi legislatif yang diinginkan. Walaupun sulit dibuktikan tetapi sangat menyengat baunya bahwa sebagian individu maupun parpol melakukan praktik uang untuk menggaet konstituennya. Celakanya lagi, praktik ini kadang-kadang dilakukan berlapis lapis. Satu orang caleg, misalnya, menyogok pemilih dengan Rp 50.000 per orang di suatu desa. Kelompok lain malah memberikan uang Rp 200.000 per individu pada desa yang sama.

Aktivitas politik dengan menggunakan instrumen ekonomi di atas sangat membantu perekonomian daerah, meskipun dilakukan dengan cara tak halal. Semua pengeluaran individu dan partai politik dalam rangka kampanye membantu pertumbuhan ekonomi dari efek ganda yang dibelanjakan untuk berbagai keperluan kampanye. Untuk kajian ilmiah, Badan Pusat Statisrik (BPS) diharapkan dapat menganalisis melalui PDRB untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yang berasal dari aktivitas politik di Aceh.