Latest News

Saya pernah kemukakan dalam dua kali rapat Komisi Ekonomi Ummat MPU Aceh, supaya komisi ini dapat berperan dalam melakukan pengawasan syariah terhadap praktek ekonomi syariah (baca: ekonomi Islam) di Aceh. Saya tunjukkan faktanya, sekarang terdapat 40-an Baitul Qiradh (BQ) yang beroperasi di Aceh, namun pengawasan syariahnya tidak efektif, mengingat rata-rata BQ tidak melengkapi struktur organisasinya dengan Dewan Pengawas Syariah. Begitu juga praktek pembiayaan syariah mobil dan motor oleh perusahaan pembiayaan yang berlebel syariah. Untuk ini kita tidak tahu, apakah pengawasan syariah telah dilakukan? Siapa yang melakukannya? Kita pun tidak pernah dapat informasi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memang telah ada dalam struktur perbankan syariah yang membuka cabangnya di Aceh. Itu sesuai ketentuan Bank Indonesia. Tapi kita belum mendapatkan akses untuk mengetahui, apakah pengawasan itu telah dilakukan dengan benar? Apakah DPS telah bekerja profesional dalam menjalakan fungsinya? Atau DPS hanya berfungsi sebagai alat legitimasi saja.

Lebih jauh lagi, kita belum mempersoalkan ada tidaknya pengawas syariah di ratusan koperasi syariah di Aceh, asuransi syariah, pegadaian syariah, multi level marketing syariah, baitul mal, lembaga amil zakat, usaha makanan/minuman, dan usaha lainnya yang beroperasi di Aceh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), dan telah mengeluarkan fatwa-fatwa produk dan transaksi syariah yang dapat digunakan oleh perbankan dan non bank. Demikian juga lembaga pembiayaan, asuransi dan bisnis islami lainnya membentuk dewan/pengawas syariah tingkat nasional di Jakarta. Tapi dalam operasional di lapangan, masih memerlukan satu pola pengawasan syariah yang lebih dekat dengan kantor pusat, sehingga pengawasannya fungsional. Untuk itu, saya menganggap perlu satu badan di Aceh yang hampir serupa fungsi dan perannya dengan DSN.

Keberadaan badan ini menjadi urgen paling tidak karena tiga alasan: Pertama, ketentuan konstitusi yang ada (UU Pemerintah Aceh) mengharuskan pengembangan ekonomi di Aceh harus memperhatikan prinsip-prinsisp ekonomi Islam. Lalu, untuk memastikan setiap lembaga ekonomi telah bekerja sesuai syariah Islam harus dipastikan atau diawasi oleh satu badan khusus. Pengalaman selama ini, Dinas Syariat Islam (DSI) merasa tidak memiliki otoritas untuk mengawasinya. Begitu juga MPU yang lebih memposisikan diri sebagai lembaga legislasi syariat Islam.

Kedua, rata-rata lembaga bisnis yang berlebel syariah di Aceh belum membentuk dan memfungsikan pengawasan syariah. Jika pun telah dibentuk di tingkat nasional (bagi cabang bisnsis), masih harus diperiksa apakah operasionalnya telah sesuai dengan syariat Islam. Kita butuh perpanjangan tangan DSN pada tingkat lokal.

Ketiga, badan ini diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan syariah Islam di bidang ekonomi dan bisnis. Badan ini dapat merumuskan berbagai konsep ekonomi syariah yang operasional. Bukankah selama ini kita hanya medapatkan kajian tekstual tentang ekonomi dan muamalat, tapi konsep-konsep yang lebih praktis dan dapat diterapkan dalam masyarakat sangat sulit kita peroleh. Misalnya, kita telah belajar tentang konsep mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), qiradh (pinjaman), qardhul hasan (pinjman kebajikan) dalam transaksi syariah yang lain, tapi bagaimana masyarakat dapat menerapkan dalam transaksi bisnis yang lebih luas. Tidak hanya terbatas pada perbankan syariah saja.

Saya pikir, badan pengawas syariah --saya usul bernama DSA (Dewan Syariah Aceh)-- yang akan dibentuk dapat membantu DSI dalam membuat rumusan-rumusan regulasi yang lebih operasional tentang zakat, waqaf, infaq dan harta agama lainnya. Aceh juga memerlukan konsep ekonomi syariah dalam menjawab masalah double pembayaran antara zakat dan pajak. Celakanya, Dewan Syariah Baitul Mal yang dibentuk Gubernur Aceh 2004 tidak diakui keberadaannya oleh Qanun Nomor 10/2007 tentang Baitul Mal yang disahkan DPR Aceh. Akibatnya, bisa jadi, baitul mal pun akan luput dari pengawasan syariah.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menginisiasi pembentukan DSA (Jika nama ini yang dipilih)? Siapa yang dapat kita harapkan menjadi inisiator? Dan, bagaimana pula bentuknya? Untuk menjawab ini harus hati-hati, sebab kita sering kali cerdas menggagas satu lembaga, tapi tidak terampil mengelola dan mengembangkannya. Prinsip yang harus dipikirkan adalah, adanya pengawasan syariat yang efektif bagi lembaga-lembaga ekonomi dan bisnis di Aceh. Lalu, Jika hasil kajian nantinya DSA diperlukan, saya pikir, yang dapat kita harapkan menjadi inisiator adalah DSI.

Organisasinya pun lebih tepat menjadi bagian dari dinas ini. Dan akan lebih efesien jika fungsi DSA dapat dimainkan oleh DSI, tanpa perlu membentuk DSA yang mandiri dan otonom.

Saya berharap akan adanya pengawasan syariah yang efektif terhadap lembaga ekonomi dan bisnis yang beroperasi atas nama syariat Islam, yang dalam operasionalnya kita meragukan mereka telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bahkan, bisa jadi, telah terjadi penyimpangan, Tanggungjawab itu ada pada pemerintah dan ulama.

Kita prihatin terhadap puluhan BQ dan koperasi syariah yang beroperasi tanpa Dewan Pengawas Syariah. Jangan-jangan terjadi praktek riba di sana? Na’uzubillah. Mari kita sedikit peduli terhadap label syariah tapi substansinya belum tentu sesuai syariah Islam. Mari kita awasi ramai-ramai.